Technical Supervisor Organizational Development

Latar Belakang

Sejak tahun 2017, Yayasan Planet Indonesia (YPI) bersama masyarakat telah membentuk serta memperkuat berbagai Badan Tata Kelola (BTK) – PUMK dan Badan Tata Kelola Terkait (BTKT) – LPHD/LDPH sebagai lembaga pengelola sumber daya alam di tingkat desa. Lembaga-lembaga ini berperan penting sebagai pilar tata kelola hutan, perikanan, serta kegiatan sosial dan ekonomi berbasis komunitas. Hingga tahun 2025, YPI telah mendampingi 54 BTK-BTKT yang tersebar di 25 desa dampingan di Kalimantan Barat, dan jumlahnya akan terus bertambah seiring perluasan wilayah kerja.

Kemandirian badan tata kelola menjadi salah satu dari area strategis yang tercantum pada Rencana Strategis YPI 2021–2026. Tantangan terbesar dalam mencapai area ini terletak pada keterbatasan akses pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas lokal. Sebagian besar skema pendanaan yang tersedia bersifat tidak fleksibel, memiliki persyaratan administratif yang kompleks, serta kurang adaptif terhadap konteks kelembagaan masyarakat desa. Kondisi tersebut menyebabkan banyak inisiatif lokal berhenti pada tahap perencanaan karena tidak tersedianya dukungan finansial yang memadai.

Upaya menjawab tantangan tersebut diwujudkan melalui peluncuran skema Dana Kolektif oleh YPI pada tahun 2025. Skema ini dirancang sebagai instrumen pendukung bagi BTK-BTKT agar dapat memperkuat rencana kerja (RK) mereka, baik untuk penguatan tata kelola kelembagaan, melakukan kerja-kerja pengelolaan sumber daya, serta kegiatan ekonomi yang membangun keberlanjutan pendanaan komunitas.

1. Tujuan Jabatan

Bertanggung jawab mengembangkan, mengimplementasikan, dan melakukan supervisi teknis terhadap mekanisme Dana Kolektif (Collective Governance Fund/CGF) untuk memperkuat kapasitas BTK-BTKT dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pendanaan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Posisi ini juga mendukung pelaksanaan penguatan tata kelola kelembagaan sebagai bagian dari fungsi Governance.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

• Bertanggungjawab langsung kepada Technical Lead Sosial-Economy
• Mengembangkan dan menyempurnakan mekanisme, pedoman, serta instrumen Dana Kolektif.
• Memberikan supervisi teknis kepada Tim Wilayah dan BTK-BTKT dalam seluruh siklus pengelolaan Dana Kolektif.
• Memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas terkait penyusunan proposal, rencana kerja tahunan (RKT), anggaran/RAB, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan.
• Melakukan review dan quality assurance terhadap proposal, anggaran, laporan, dan dokumen pendukung lainnya.
• Melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan Dana Kolektif.
• Berkolaborasi dengan Technical Community Finance dalam mendukung penguatan kelembagaan BTK-BTKT.
• Berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan implementasi Dana Kolektif berjalan sesuai standar organisasi.

1. Kualifikasi dan Kompetensi

Kualifikasi

• Minimal S1 pada bidang yang relevan.
• Memiliki pengalaman minimal 2-3 tahun dalam pemberdayaan masyarakat.
• Memiliki pengalaman dalam pengelolaan hibah, pendanaan langsung ke masyarakat, atau terlibat dalam proyek/program pembangunan desa.
• Memiliki pengalaman dalam mendampingi organisasi atau kelompok masyarakat.
• Bersedia melakukan perjalanan ke lokasi desa dampingan YPI

Kompetensi

• Memahami siklus pengelolaan hibah atau pendanaan masyarakat.
• Mampu melakukan review proposal, RKT, RAB, dan laporan kegiatan.
• Memahami prinsip tata kelola organisasi dan akuntabilitas.
• Memiliki kemampuan fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan.
• Mampu melakukan analisis anggaran dan menerapkan prinsip value for money.
• Memiliki kemampuan komunikasi, analisis, dan pemecahan masalah yang baik.

Link pendaftaran paling lambat tanggal 15 Agustus 2026:

https://forms.gle/U6VqpLF23vAaEKX39